Langsung ke konten

Bisnis Explainer

Pajak UMKM: Siapa Bisa Memakai PPh Final 0,5% dan Bagaimana Menghitungnya?

Label UMKM tidak otomatis berarti semua penghasilan usaha dikenai PPh final 0,5%. Kenali batas omzet, ketentuan untuk wajib pajak orang pribadi, perubahan kriteria pada 2026, dan hal yang perlu dicermati setiap bulan.

Pemilik usaha kecil menghitung omzet di meja dengan kalkulator, struk blur, dan kotak uang, PPh final UMKM
Pemilik usaha kecil menata catatan omzet dan bukti setoran saat mengevaluasi penggunaan PPh final UMKM.
Daftar isi

Anda menjual makanan dan mencatat uang masuk dari pelanggan sepanjang bulan. Ketika tiba waktunya mengurus pajak, pertanyaannya bukan hanya berapa omzet usaha Anda. Anda juga perlu tahu apakah usaha dan penghasilannya termasuk yang dapat memakai PPh final UMKM.

Istilah mikro, kecil, dan menengah sering dipakai untuk menggambarkan skala usaha. Namun, untuk membahas fasilitas pajak ini, patokan yang perlu diperhatikan adalah ketentuan perpajakannya: batas peredaran bruto atau omzet, bentuk wajib pajak, jenis penghasilan, dan aturan pemanfaatan tarif. Label UMKM saja tidak menjawab seluruh pertanyaan tersebut.

Siapa yang Berhak Memakai PPh final UMKM (batas dan bentuk usaha)

Menurut penjelasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tarif PPh final 0,5% dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto berarti omzet, bukan laba setelah biaya usaha dikurangi. Jadi, ketika membaca batas tersebut, yang diperhatikan adalah nilai penjualan atau penerimaan bruto usaha.

Ada perubahan penting pada kriteria penerima fasilitas. Dalam penjelasan DJP mengenai PP Nomor 20 Tahun 2026, tarif 0,5% tetap dipertahankan, tetapi kriteria penerimanya diperketat. Beberapa bentuk badan usaha tidak lagi dapat memakai fasilitas tersebut sebagai pendaftar baru, dan ada ketentuan transisi. Artinya, omzet yang berada di bawah batas tadi bukan satu-satunya hal yang perlu diperiksa, terutama bila usaha Anda berbentuk badan.

Menurut penjelasan DJP tentang PP Nomor 20 Tahun 2026, wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dapat melanjutkan penggunaan tarif PPh final 0,5% tanpa batas waktu sepanjang memenuhi kriteria. Kata kuncinya adalah sepanjang memenuhi kriteria. Bentuk usaha yang disebut dalam ketentuan itu tidak otomatis membuat seluruh penghasilannya terkena tarif 0,5%.

Tarif dan Perhitungan PPh final UMKM: Dasar, Ambang, dan Contoh

DJP menjelaskan bahwa tarif PPh final UMKM adalah 0,5% dari omzet dan pajaknya dibayarkan setiap bulan. Karena dasar penghitungan yang disebut adalah omzet, angka yang dipakai bukan keuntungan setelah memperhitungkan biaya bahan, sewa, atau pengeluaran usaha lainnya. Perbedaan ini penting saat Anda membaca catatan penjualan dan catatan biaya.

Ada perlakuan khusus bagi wajib pajak orang pribadi. Menurut DJP, PPh final 0,5% baru dikenakan apabila peredaran bruto kumulatif dalam tahun bersangkutan telah melebihi Rp500 juta. Hanya bagian omzet yang melebihi Rp500 juta yang dikenai tarif tersebut. Dengan kata lain, batas Rp500 juta ini berbeda fungsinya dari batas omzet Rp4,8 miliar untuk menggunakan fasilitas.

Contoh yang diberikan DJP menggambarkan usaha orang pribadi dengan omzet tahunan Rp650 juta yang memenuhi kriteria. Bagian sampai dengan Rp500 juta tidak dikenai PPh final UMKM; tarif 0,5% dikenakan atas sisanya, yaitu Rp150 juta. Hasil perhitungan dalam contoh itu adalah Rp750.000 untuk tahun tersebut, dengan pembayaran per bulan sejak bulan ketika omzet kumulatif melewati Rp500 juta.

Contoh itu juga menunjukkan mengapa total omzet tahunan perlu dibaca bersama perkembangannya dari bulan ke bulan. Bagi wajib pajak orang pribadi, pertanyaannya bukan sekadar apakah penjualan terjadi, melainkan apakah akumulasi omzet pada tahun yang bersangkutan sudah melewati ambang pengenaan pajak.

Jenis Penghasilan yang Dikecualikan dan Perubahan Aturan 2026

Tidak semua penghasilan yang diterima pelaku usaha masuk ke cakupan tarif ini. DJP menyebut bahwa penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri, penghasilan yang telah dikenai PPh final lain, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak tidak termasuk dalam cakupan PPh final 0,5%. Karena itu, omzet usaha dan jenis penghasilannya perlu dibedakan ketika menilai penggunaan tarif.

Anda mungkin juga menemukan penjelasan tentang batas waktu penggunaan tarif yang berbeda. PP Nomor 23 Tahun 2018, yang berlaku efektif pada 1 Juli 2018, dahulu mengatur masa pengenaan 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 tahun bagi badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, serta 3 tahun bagi perseroan terbatas. Itu adalah ketentuan dalam aturan tahun 2018, bukan daftar masa pemanfaatan yang bisa langsung diterapkan tanpa melihat perubahan pada 2026.

Perubahan tersebut berpengaruh pada cara membaca informasi lama tentang pajak UMKM. Penjelasan mengenai jangka waktu atau bentuk badan yang memenuhi syarat perlu dilihat bersama ketentuan PP Nomor 20 Tahun 2026, termasuk perubahan kriteria dan masa transisinya. Tarifnya tetap 0,5%, tetapi siapa yang dapat memanfaatkannya tidak bisa ditentukan hanya dari tarif tersebut.

Implikasi Administratif: Catatan Omzet, Penghitungan Bulanan, dan Pilihan Skema

Untuk memahami kewajiban PPh final UMKM, mulailah dari tiga catatan yang berbeda: omzet usaha, akumulasi omzet dalam tahun pajak, dan jenis penghasilan yang diterima. Dari sana, Anda dapat menilai apakah omzet berada dalam batas fasilitas, apakah ambang bagi wajib pajak orang pribadi sudah terlewati, serta apakah penghasilannya termasuk cakupan tarif 0,5%. Ini adalah cara membaca ketentuannya, bukan anggapan bahwa semua penerimaan usaha mendapat perlakuan pajak yang sama.

Setelah dasar pengenaannya jelas, perhatikan bahwa DJP menyebut pembayaran PPh final dilakukan setiap bulan. DJP juga menjelaskan bahwa wajib pajak dapat memilih antara tarif PPh final 0,5% dan skema PPh normal yang mengacu pada Pasal 17 UU PPh. Pilihan tersebut membuat pemeriksaan kriteria fasilitas relevan sebelum menentukan cara membaca kewajiban pajak usaha.

Intinya, sebutan usaha mikro, kecil, atau menengah tidak cukup untuk menentukan PPh final Anda. Periksa omzet dan jenis penghasilan, lalu cocokkan bentuk wajib pajak dengan ketentuan yang berlaku setelah perubahan pada 2026. Dengan begitu, tarif 0,5% dipahami sebagai fasilitas dengan syarat, bukan tarif otomatis untuk setiap usaha yang disebut UMKM.

Sumber

Komentar

Tulis komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *