Langsung ke konten

Kalkulator Pesangon

Hitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak saat PHK sesuai PP 35/2021, beserta potongan PPh 21 final atas pesangon.

Data simulasi

Gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Cuti tahunan yang belum diambil, ongkos pulang, dan hak lain menurut perjanjian kerja. Isi 0 jika tidak ada.

Hasil simulasi

Perhitungan mengacu pada PP 35/2021 dan PP 68/2009 dan bersifat estimasi. Hak Anda yang sebenarnya mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan.

Komponen pesangon

Saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja dapat berhak atas tiga komponen menurut PP 35/2021: uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Besarnya bergantung pada upah, masa kerja, dan alasan PHK.

Tabel uang pesangon (Pasal 40 ayat 2)

Masa kerja            UP
< 1 tahun             1 bulan upah
1 – < 2 tahun         2 bulan upah
2 – < 3 tahun         3 bulan upah
3 – < 4 tahun         4 bulan upah
4 – < 5 tahun         5 bulan upah
5 – < 6 tahun         6 bulan upah
6 – < 7 tahun         7 bulan upah
7 – < 8 tahun         8 bulan upah
8 tahun atau lebih    9 bulan upah

Tabel uang penghargaan masa kerja (Pasal 40 ayat 3)

Masa kerja            UPMK
3 – < 6 tahun         2 bulan upah
6 – < 9 tahun         3 bulan upah
9 – < 12 tahun        4 bulan upah
12 – < 15 tahun       5 bulan upah
15 – < 18 tahun       6 bulan upah
18 – < 21 tahun       7 bulan upah
21 – < 24 tahun       8 bulan upah
24 tahun atau lebih   10 bulan upah

Pengali menurut alasan PHK

  • 0,5× UP: efisiensi karena perusahaan merugi, perusahaan tutup karena merugi, PKPU karena merugi, perusahaan pailit, pelanggaran setelah surat peringatan.
  • 1× UP: efisiensi untuk mencegah kerugian, perusahaan tutup bukan karena merugi, PKPU bukan karena merugi.
  • 1,75× UP: memasuki usia pensiun.
  • 2× UP: pekerja meninggal dunia, sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan.
  • Tanpa UP dan UPMK: mengundurkan diri atau pelanggaran bersifat mendesak. Pekerja mendapat UPH dan uang pisah.
  • UPMK dibayar 1× untuk semua alasan yang memberi pesangon.

Pajak atas pesangon

Pesangon dikenai PPh 21 final menurut PP 68/2009: Rp50 juta pertama 0%, di atas Rp50 juta sampai Rp100 juta 5%, di atas Rp100 juta sampai Rp500 juta 15%, dan di atas Rp500 juta 25%.

Contoh perhitungan

Pekerja dengan upah Rp8.000.000 dan masa kerja 5 tahun terkena PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian. UP = 6 × Rp8.000.000 = Rp48.000.000 dan UPMK = 2 × Rp8.000.000 = Rp16.000.000, total Rp64.000.000. PPh 21 final = 5% × Rp14.000.000 = Rp700.000, sehingga diterima Rp63.300.000.

Jika efisiensi dilakukan karena perusahaan merugi, UP menjadi 0,5 × Rp48.000.000 = Rp24.000.000 dan totalnya Rp40.000.000 tanpa pajak.

Pekerja dengan upah Rp10.000.000 dan masa kerja 25 tahun yang pensiun mendapat UP 9 × Rp10.000.000 × 1,75 = Rp157.500.000 dan UPMK 10 × Rp10.000.000 = Rp100.000.000. Totalnya Rp257.500.000, PPh 21 final Rp26.125.000, dan diterima Rp231.375.000.

Aturan baru

DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 yang mengubah skema pesangon, antara lain menghapus pengali 0,5. Undang-undang itu berlaku satu tahun setelah diundangkan. Sampai saat itu, PHK masih mengikuti PP 35/2021, dan kalkulator ini akan diperbarui saat aturan baru berlaku.

Pertanyaan umum

Upah apa yang dipakai untuk menghitung pesangon?

Upah pokok ditambah tunjangan tetap sebulan. Tunjangan tidak tetap seperti uang makan per kehadiran dan lembur tidak termasuk.

Apakah karyawan yang mengundurkan diri mendapat pesangon?

Tidak mendapat uang pesangon dan UPMK, tetapi berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Apakah karyawan kontrak (PKWT) mendapat pesangon?

Pekerja PKWT tidak mendapat pesangon menurut tabel ini, tetapi berhak atas uang kompensasi saat kontrak berakhir sesuai PP 35/2021.

Apakah perusahaan boleh membayar lebih besar?

Boleh. Ketentuan PP 35/2021 adalah batas minimum; perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kesepakatan dapat menetapkan jumlah yang lebih besar.