Langsung ke konten

Bisnis Berita

Larangan Menahan Ijazah Pekerja: Apa yang Diatur dan Dampaknya bagi Perusahaan?

Putusan MK dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan memuat larangan mensyaratkan atau menahan ijazah serta dokumen pribadi pekerja. Namun, sumber yang tersedia tidak menunjukkan adanya undang-undang baru yang baru disahkan.

Daftar isi

Ketika melamar kerja, seseorang biasanya diminta menunjukkan ijazah untuk membuktikan latar belakang pendidikannya. Yang menjadi persoalan adalah ketika dokumen tersebut tidak sekadar diperiksa, tetapi dijadikan syarat wajib kerja atau ditahan oleh pemberi kerja.

Informasi mengenai larangan ini perlu dibaca dengan hati-hati. Sumber resmi yang tersedia memuat Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, bukan bukti bahwa ada undang-undang baru yang baru disahkan khusus untuk melarang penahanan ijazah.

Artinya, judul pemberitaan tentang “UU Ketenagakerjaan disahkan” tidak sepenuhnya didukung oleh sumber yang tersedia. Dasar yang dapat dirujuk adalah Putusan MK Nomor 159/PUU-XXII/2024 dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025.

Apa dasar larangan menahan ijazah pekerja?

Dalam dokumen resmi yang mengutip putusan MK, pemberi kerja dilarang menahan ijazah pekerja sebagai persyaratan wajib kerja. Larangan ini menyasar praktik yang membuat pekerja harus menyerahkan dokumen pendidikannya sebagai bagian dari kewajiban untuk memperoleh atau mempertahankan pekerjaan.

Aturan yang lebih khusus tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja. Pada laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, surat edaran tersebut berstatus berlaku.

Naskah surat edaran itu menyebut pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi. Jadi, cakupannya bukan hanya tindakan menahan dokumen setelah seseorang diterima bekerja. Tindakan menjadikan ijazah atau dokumen pribadi sebagai syarat juga termasuk dalam larangan yang disebutkan.

Dengan kata lain, perusahaan perlu membedakan antara memeriksa dokumen untuk kebutuhan administrasi dan menjadikan dokumen asli sebagai jaminan kerja. Sumber yang tersedia menegaskan larangan terhadap tindakan mensyaratkan dan/atau menahan, tetapi tidak memuat prosedur rinci mengenai cara menyimpan salinan dokumen pekerja.

Siapa yang terdampak larangan menahan ijazah?

Pihak yang disebut dalam aturan tersebut adalah pemberi kerja serta pekerja atau buruh. Karena itu, isu ini berkaitan dengan proses yang dilakukan perusahaan sejak rekrutmen maupun selama hubungan kerja berlangsung, terutama ketika dokumen pribadi diminta atau disimpan oleh perusahaan.

Bagi pencari kerja dan pekerja, ijazah bukan hanya bukti pendidikan. Dokumen tersebut juga dapat dibutuhkan untuk proses lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau pengembangan karier. Larangan yang dirujuk dalam Putusan MK dan surat edaran memberi batas terhadap penggunaan ijazah sebagai persyaratan wajib kerja atau sebagai dokumen yang ditahan.

Dokumen yang dimaksud tidak berhenti pada ijazah. Surat edaran menyebut “ijazah dan/atau dokumen pribadi”. Beberapa peraturan daerah dalam sumber resmi juga mencantumkan contoh dokumen asli seperti KTP, SIM, akta kelahiran, kartu keluarga, paspor, ijazah, dan/atau sertifikat.

Contoh-contoh tersebut berasal dari peraturan daerah, sehingga tidak otomatis berarti seluruh detailnya merupakan isi surat edaran menteri. Namun, hal itu menunjukkan bahwa pembahasan perlindungan pekerja dapat mencakup dokumen pribadi lain di luar ijazah.

Dampak larangan bagi prosedur rekrutmen perusahaan

Implikasi paling langsung bagi perusahaan adalah perlunya meninjau cara dokumen pelamar dan pekerja diperlakukan. Permintaan ijazah untuk diperiksa tidak boleh langsung disamakan dengan hak untuk menahan ijazah atau menjadikannya syarat wajib kerja.

Secara praktis, pembahasan ini mendorong perusahaan untuk memisahkan kebutuhan verifikasi dari penyimpanan dokumen asli. Verifikasi berkaitan dengan pemeriksaan informasi, sedangkan penahanan berarti dokumen berada dalam penguasaan pemberi kerja. Surat edaran yang tersedia melarang tindakan mensyaratkan dan/atau menahan, tetapi sumber riset tidak menjelaskan tata cara penyimpanan salinan, format persetujuan, atau prosedur administrasi lain secara rinci.

Perusahaan juga perlu mencermati dokumen pribadi lain yang diminta dalam proses kerja. Larangan yang dirujuk tidak hanya menyebut ijazah, tetapi juga dokumen pribadi pekerja atau buruh. Karena itu, kebijakan internal yang memperlakukan dokumen pribadi sebagai jaminan perlu dibaca selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Artikel ini tidak menetapkan sanksi atau mekanisme pengaduan karena sumber yang tersedia tidak memuat penjelasan tersebut. Hal yang dapat ditegaskan dari sumber resmi adalah adanya larangan terhadap pemberi kerja untuk mensyaratkan dan/atau menahan ijazah serta dokumen pribadi.

Mengapa aturan daerah perlu dibaca hati-hati?

Ada perbedaan materi dalam sumber yang tersedia. Salah satu peraturan daerah yang dirujuk menyebut kondisi yang memungkinkan penahanan ijazah dengan syarat tertentu, termasuk pembiayaan pendidikan atau pelatihan, kesepakatan, batas waktu, dan jaminan keamanan.

Dalam peraturan daerah tersebut, batas pembiayaan pendidikan atau pelatihan disebut sebesar 3 (tiga) kali Upah Minimum Kabupaten/Kota. Batas waktu penahanan ijazah disebut paling lama 2 (dua) tahun. Ketentuan ini juga berkaitan dengan peraturan daerah yang memuat pengaturan lebih spesifik.

Namun, sumber yang tersedia tidak menjelaskan hubungan hukum atau keberlakuan ketentuan daerah tersebut terhadap larangan yang tercantum dalam Putusan MK dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Karena itu, ketentuan daerah tersebut tidak tepat dipakai untuk menyimpulkan bahwa perusahaan secara umum boleh menahan ijazah. Penerapannya perlu dibaca sesuai konteks aturan dan wilayah yang mengaturnya.

Apa arti aturan ini bagi pekerja dan perusahaan?

Bagi pekerja atau pelamar, inti informasinya adalah bahwa ijazah tidak boleh ditahan sebagai persyaratan wajib kerja menurut Putusan MK yang dikutip dalam dokumen resmi. Surat edaran menteri juga menyebut larangan terhadap tindakan mensyaratkan dan/atau menahan ijazah serta dokumen pribadi.

Bagi perusahaan, isu ini berkaitan dengan desain formulir rekrutmen, daftar dokumen yang diminta, serta kebijakan penyimpanan dokumen pekerja. Sumber yang tersedia belum memberikan prosedur rinci, sehingga artikel ini tidak menetapkan satu format administrasi tertentu.

Yang perlu dibedakan adalah status sumber hukumnya. Sumber utama yang tersedia merupakan putusan MK dan surat edaran menteri yang tercatat berlaku, bukan bukti adanya undang-undang baru yang baru disahkan. Perbedaan ini penting agar pekerja, perusahaan, dan pembaca tidak menyamakan seluruh dasar larangan tersebut sebagai satu undang-undang baru.

Kesimpulan

Larangan menahan ijazah pekerja didukung oleh Putusan MK yang dikutip dalam dokumen resmi serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025. Larangan tersebut mencakup tindakan menahan dan mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi pekerja atau buruh.

Namun, sumber yang tersedia tidak membuktikan bahwa larangan itu berasal dari undang-undang baru yang baru disahkan. Perusahaan perlu meninjau praktik permintaan dan penyimpanan dokumen, sementara pembacaan terhadap aturan daerah harus dilakukan secara hati-hati karena terdapat ketentuan yang berbeda dan hubungan hukumnya belum dijelaskan dalam sumber yang tersedia.

Sumber

Komentar

Tulis komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *