Aturan Pesangon PHK dan Hak Pekerja yang Perlu Dipahami
Hak setelah PHK tidak selalu sama. Kenali jenis kompensasi, alasan PHK, isi dokumen kerja, dan hal yang perlu Anda periksa sebelum menyetujui perhitungannya.
Daftar isi
PHK bisa membuat banyak hal terasa mendadak. Selain kehilangan pekerjaan, Anda mungkin perlu memeriksa apakah pembayaran dari perusahaan sudah sesuai dengan hak yang berlaku.
Jawabannya tidak selalu sesederhana “mendapat pesangon”. Alasan PHK, jenis hubungan kerja, isi dokumen kerja, dan kepesertaan program pensiun bisa memengaruhi hak yang Anda terima.
Artikel ini membantu Anda mengenali jenis kompensasi dan dokumen yang perlu diperiksa. Untuk membantu menghitung, Anda juga bisa memakai Kalkulator Pesangon Mari Bertumbuh setelah mengumpulkan informasi dari dokumen kerja.
Komponen hak setelah PHK selain pesangon
Dalam PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja. Pengusaha juga wajib membayar uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja, sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, istilah “pesangon” sering dipakai untuk menyebut pembayaran setelah PHK secara umum. Padahal, ada beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda.
- Uang pesangon adalah salah satu bentuk pembayaran setelah PHK.
- Uang penghargaan masa kerja menjadi komponen lain yang bisa muncul dalam hak pekerja.
- Uang penggantian hak mencakup hak tertentu yang seharusnya diterima pekerja.
- Uang kompensasi PKWT berlaku untuk kondisi tertentu bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Uang kompensasi PKWT berbeda dari uang pesangon. Kompensasi ini menjadi perlindungan tambahan ketika kontrak berakhir atau terjadi PHK, dan perhitungannya didasarkan pada masa kerja.
Bagaimana alasan PHK memengaruhi hak pekerja
Hak setelah PHK tidak selalu memiliki nilai yang sama. Alasan PHK bisa memengaruhi jenis dan besaran hak yang diterima pekerja.
PHK juga harus punya alasan yang kuat. Kementerian Ketenagakerjaan mengaitkan ketentuan ini dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Perbedaan alasan ini terlihat dari ketentuan untuk beberapa kondisi perusahaan. Misalnya, aturan membedakan PHK karena perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tutup bukan karena kerugian, perusahaan pailit, atau pelanggaran setelah surat peringatan.
Untuk PHK karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus atau tidak terus-menerus, ketentuan yang dirangkum dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 mencantumkan uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2). Uang penghargaan masa kerjanya sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3).
Ketentuan itu juga menyebut batas kerugian perusahaan selama 2 tahun dalam konteks PHK karena perusahaan tutup akibat kerugian. Detail alasan dan kondisi perusahaan tetap perlu dicocokkan dengan surat PHK serta dokumen kerja Anda.
Untuk perusahaan yang tutup bukan karena mengalami kerugian, ketentuan yang dirangkum PP Nomor 35 Tahun 2021 mencantumkan uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2).
Sementara itu, PHK karena perusahaan pailit mencantumkan uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2). Uang penghargaan masa kerjanya sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3).
Ketentuan yang sama juga mencantumkan uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) untuk pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Uang penghargaan masa kerjanya sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat (3).
Angka tersebut bukan tabel lengkap untuk semua alasan PHK. Gunakan alasan yang tertulis dalam dokumen PHK, lalu cocokkan dengan aturan yang sesuai.
Periksa perjanjian kerja untuk hak PHK yang lebih besar
Jangan hanya melihat aturan dasar. Periksa juga perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama.
Dokumen-dokumen itu bisa mengatur nilai pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang lebih besar daripada ketentuan dasar. Kalau isinya memang lebih besar, nilai yang lebih besar itu yang dipakai.
Karena itu, dua pekerja dengan alasan PHK yang sama belum tentu menerima nilai yang sama. Isi dokumen hubungan kerja bisa membuat perbedaannya.
Mulailah dengan mencari bagian yang membahas PHK, pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, atau kompensasi PKWT. Cocokkan istilah dan angka dalam dokumen dengan keterangan pada surat PHK.
Kalau dokumen hubungan kerja tidak mengatur besaran hak PHK, pengusaha dan pekerja bisa merundingkannya secara bipartit. Perundingan ini menjadi pilihan ketika besaran pembayaran belum tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Bagaimana program pensiun memengaruhi hak PHK?
Kepesertaan program pensiun juga bisa memengaruhi cara kewajiban pembayaran dipenuhi. Iuran dana pensiun yang dibayarkan pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kewajiban pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pisah.
Jadi, periksa informasi program pensiun dalam dokumen kerja atau catatan kepesertaan yang Anda punya. Jangan langsung menganggap semua pembayaran harus muncul dengan nama dan bentuk yang sama.
Artinya, Anda perlu melihat keseluruhan kewajiban perusahaan. Periksa komponen pembayaran, dokumen pendukung, dan hubungan antara iuran dana pensiun dengan hak setelah PHK.
Dokumen yang perlu diperiksa sebelum menyetujui perhitungan
Setidaknya ada tiga dokumen utama yang perlu dibandingkan saat menilai hak PHK.
- Perjanjian kerja. Periksa jenis hubungan kerja dan ketentuan tentang PHK atau kompensasi.
- Peraturan perusahaan. Cari ketentuan internal tentang pembayaran ketika hubungan kerja berakhir.
- Perjanjian kerja bersama. Kalau dokumen ini berlaku di tempat kerja Anda, bandingkan isinya dengan ketentuan dasar.
Anda juga perlu membaca surat PHK untuk memahami alasan yang dipakai perusahaan. Alasan itu membantu menentukan ketentuan mana yang perlu Anda cocokkan.
Periksa apakah perusahaan menyebut uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau uang kompensasi PKWT. Jangan menyamakan semua istilah itu sebelum melihat status hubungan kerja Anda.
Catat setiap angka dan komponen yang tertulis. Setelah itu, bandingkan dengan ketentuan dalam dokumen kerja dan aturan yang relevan.
Bedakan hak pekerja tetap dan pekerja PKWT
Jenis hubungan kerja ikut menentukan istilah kompensasi yang perlu diperiksa. Pekerja dengan PKWT perlu membedakan uang kompensasi PKWT dari uang pesangon.
Uang kompensasi PKWT menjadi perlindungan tambahan saat kontrak berakhir atau terjadi PHK. Nilainya didasarkan pada masa kerja.
Karena itu, pekerja PKWT sebaiknya tidak hanya mencari kata “pesangon” dalam dokumen. Cari juga ketentuan tentang kompensasi ketika kontrak berakhir atau hubungan kerja dihentikan.
Periksa tanggal dan masa kerja yang tertulis dalam perjanjian. Informasi itu berkaitan dengan perhitungan uang kompensasi PKWT.
Langkah sederhana sebelum menyetujui perhitungan
Anda bisa memakai urutan pemeriksaan yang sederhana supaya tidak melewatkan komponen penting.
- Tentukan jenis hubungan kerja. Pastikan Anda tahu apakah perjanjian Anda termasuk PKWT atau bentuk hubungan kerja lain.
- Baca alasan PHK. Cari alasan yang tertulis dalam surat atau dokumen resmi dari perusahaan.
- Kumpulkan tiga dokumen utama. Siapkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama jika berlaku.
- Kelompokkan haknya. Pisahkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang kompensasi PKWT.
- Periksa program pensiun. Lihat apakah ada iuran dana pensiun dari pengusaha yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran.
- Bandingkan hasilnya. Cocokkan perhitungan perusahaan dengan ketentuan dalam dokumen dan aturan yang sesuai.
Kalau Anda ingin memakai alat bantu, masukkan informasi yang tertulis dalam dokumen ke Kalkulator Pesangon Mari Bertumbuh. Hasil kalkulator tetap perlu Anda bandingkan dengan alasan PHK dan isi perjanjian kerja.
Intinya, jangan berhenti pada angka akhir
Nilai pembayaran bukan satu-satunya hal yang perlu diperiksa. Anda juga perlu memahami dari mana angka itu berasal dan komponen apa saja yang masuk di dalamnya.
Alasan PHK memengaruhi hak. Jenis hubungan kerja membedakan pesangon dari kompensasi PKWT. Isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama bisa memberi nilai yang lebih besar daripada ketentuan dasar.
Dengan membaca dokumen satu per satu, Anda bisa melihat apakah perhitungan perusahaan sudah memasukkan komponen yang tepat. Kalau besaran hak belum diatur dalam dokumen hubungan kerja, pengusaha dan pekerja bisa membahasnya lewat perundingan bipartit.
Sumber
- 2026, No. 19 Putusan-MK. Pengujian Materiil Undang- … — Database Peraturan Indonesia
- Pelindungan Hak Pekerja Oleh Sebab Penolakan Mutasi Membuat Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja – Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan — Kementerian Ketenagakerjaan
- Bagaimana ketentuan pemberian pesangon bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini? – Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan — Kementerian Ketenagakerjaan
- LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA — Database Peraturan Indonesia





Komentar