Peralihan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ke OJK: Apa Artinya?
Mulai 1 Januari 2027, OJK mengambil alih pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Bappebti. Ini ruang lingkup aturan dan dampaknya bagi pasar serta pengguna jasa.
Daftar isi
Bayangkan ada pasar khusus untuk memperdagangkan mineral dan komoditas strategis. Pasar ini tidak berjalan seperti jual beli biasa, karena punya aturan transaksi, penyelesaian, tata kelola, dan pengelolaan risiko.
Mulai 1 Januari 2027, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan transaksi di Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS dari Bappebti. Peralihan ini diatur lewat POJK Nomor 15 Tahun 2026 dan dilengkapi POJK Nomor 16 Tahun 2026.
Mengapa Pengawasan BMKS Berpindah ke OJK?
Peralihan ini berasal dari mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Undang-undang itu mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur tahapan perpindahan tugas dan wewenang dari Bappebti kepada OJK. Aturan ini mulai berlaku pada 17 September 2026.
Menurut OJK, peralihan itu ditujukan untuk menjaga kesinambungan pengaturan, memberi kepastian hukum, dan mencegah kekosongan aturan selama masa transisi. OJK juga menyebut langkah ini supaya kendala operasional bagi pelaku usaha yang sudah berjalan bisa diminimalkan.
Artinya, perpindahan regulator tidak dimaksudkan untuk menghentikan kegiatan BMKS. Fokusnya adalah memastikan kegiatan tetap punya dasar aturan ketika kewenangan berpindah.
Apa Itu BMKS dan Komoditas yang Diperdagangkan?
BMKS adalah sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi. Pasar ini dipakai untuk menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis, termasuk derivatifnya.
Istilah derivatif bisa dipahami sebagai instrumen yang nilainya berkaitan dengan aset atau komoditas tertentu. Jadi, aktivitas di BMKS tidak hanya menyangkut perpindahan barang, tetapi juga bisa mencakup instrumen yang terkait dengan nilai komoditas.
BMKS juga didukung ekosistem pendanaan dan instrumen keuangan berbasis digital. Namun, sumber aturan yang tersedia tidak merinci daftar mineral dan komoditas strategis yang akan diperdagangkan.
Karena itu, pembaca bisa melihat BMKS sebagai infrastruktur pasar. Di dalamnya ada tempat perdagangan, mekanisme penyelesaian transaksi, aturan bagi pelaku, dan perangkat untuk mengelola risiko.
Apa Saja yang Diatur OJK dalam BMKS?
POJK Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penyelenggaraan BMKS. Cakupannya tidak hanya soal kegiatan jual beli, tetapi juga tata kelola dan perlindungan pengguna jasa.
Ruang lingkupnya mencakup pelaku kegiatan perdagangan, tata cara dan tahapan perdagangan, penyelenggaraan transaksi, serta infrastruktur pendukung. Aturan ini juga mencakup manajemen risiko, integritas perdagangan, dan pelindungan pengguna jasa.
Sejak tugas OJK mulai berlaku, kegiatan perdagangan dan penyelesaian transaksi BMKS harus mengikuti ketentuan OJK. Infrastruktur yang mendukung kegiatan itu juga harus memenuhi ketentuan yang sama.
Dalam bahasa sederhana, OJK tidak hanya mengawasi transaksi yang terlihat di permukaan. OJK juga mengatur bagian yang membuat pasar bisa berjalan, seperti tata kelola, proses penyelesaian, pengelolaan risiko, dan perlindungan pengguna jasa.
Bagaimana Masa Transisi Pengawasan BMKS?
OJK mulai melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan BMKS pada 1 Januari 2027, bersamaan dengan mulai beroperasinya BMKS. POJK Nomor 16 Tahun 2026 juga mulai berlaku pada tanggal yang sama.
Peralihan ini tidak serta-merta membatalkan perizinan lama. Perizinan BMKS yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan di sektor perdagangan berjangka komoditi tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
Ketentuan itu memberi batas yang jelas antara aturan lama dan pelaksanaan kewenangan baru. Pelaku usaha bisa melihat 31 Desember 2026 sebagai batas yang disebut dalam aturan untuk keberlakuan perizinan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebelumnya.
POJK Nomor 15 Tahun 2026 juga disusun untuk mengatur penahapan peralihan. Dengan begitu, perubahan kewenangan punya jalur aturan, bukan hanya pengumuman administratif.
Apa Dampak Pengawasan OJK bagi Transparansi Pasar?
OJK menyatakan kerangka pengaturan dan pengawasan BMKS diarahkan untuk mendukung perdagangan yang teratur, wajar, transparan, efisien, dan berintegritas. Ini menjadi arah pengaturan, bukan bukti bahwa semua dampaknya sudah bisa diukur.
Transparansi berarti pelaku pasar punya kerangka yang lebih jelas untuk melihat bagaimana perdagangan diatur. Misalnya, aturan mencakup pembentukan harga, tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan pengguna jasa.
Secara umum, pembentukan harga berkaitan dengan cara harga terbentuk di pasar. Kalau prosesnya diatur dalam kerangka yang jelas, informasi tentang perdagangan punya dasar yang lebih terarah untuk diawasi.
Manajemen risiko juga menjadi bagian dari cakupan aturan. Sederhananya, bagian ini berkaitan dengan cara pasar mengenali dan mengelola risiko yang bisa mengganggu transaksi.
Namun, sumber yang tersedia belum memuat data empiris tentang perubahan biaya transaksi atau dampak langsung bagi konsumen. Jadi, kita belum bisa menyatakan bahwa peralihan ini pasti membuat transaksi lebih murah atau menghasilkan manfaat tertentu bagi setiap pengguna.
Apa Arti Peralihan Ini bagi Pengguna Jasa?
Pengguna jasa perlu memahami bahwa BMKS akan berada dalam kerangka pengaturan dan pengawasan OJK mulai 1 Januari 2027. Kerangka itu mencakup transaksi, penyelesaian, tata kelola, manajemen risiko, integritas, dan pelindungan pengguna jasa.
Bagi masyarakat umum, perubahan paling mudah dipahami adalah perubahan lembaga yang menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan. Sebelumnya tugas itu berada pada Bappebti untuk transaksi BMKS, lalu beralih kepada OJK sesuai jadwal yang diatur.
Nama regulator bukan satu-satunya hal yang berubah. Aturan penyelenggaraan BMKS juga mulai berlaku pada 1 Januari 2027 lewat POJK Nomor 16 Tahun 2026.
Kalau Anda membaca informasi tentang BMKS, perhatikan tanggal berlakunya aturan. Bedakan POJK Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur penahapan peralihan dari POJK Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur penyelenggaraan BMKS.
Perbedaan ini membantu Anda memahami apakah sebuah informasi sedang membahas proses perpindahan kewenangan atau aturan kegiatan BMKS setelah OJK mulai menjalankan tugasnya.
Bagaimana Peralihan Ini Memperkuat Pasar Komoditas Indonesia?
OJK menyebut tata kelola perdagangan BMKS diharapkan mendukung pengembangan harga acuan komoditas Indonesia. OJK juga menyebut pengaturan ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Harga acuan adalah harga rujukan yang bisa dipakai untuk membantu membaca nilai suatu komoditas. Dalam konteks BMKS, pengembangan harga acuan menjadi salah satu harapan dari tata kelola perdagangan yang lebih teratur.
Tetap saja, kata “diharapkan” perlu dibaca dengan tepat. Itu adalah tujuan dan arah kebijakan, bukan jaminan bahwa hasil akhirnya langsung terlihat setelah kewenangan berpindah.
Apa yang Perlu Diingat tentang Pengawasan BMKS?
Peralihan pengawasan BMKS dari Bappebti kepada OJK dimulai pada 1 Januari 2027. Dasarnya adalah mandat perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026, lalu diatur lewat POJK Nomor 15 Tahun 2026 dan POJK Nomor 16 Tahun 2026.
OJK akan mengatur dan mengawasi perdagangan, penyelesaian transaksi, infrastruktur pendukung, tata kelola, pembentukan harga, manajemen risiko, integritas, dan pelindungan pengguna jasa BMKS.
Tujuan utamanya adalah menjaga kesinambungan, kepastian hukum, stabilitas pasar, dan mencegah kekosongan aturan selama masa transisi. Bagi pembaca, tanggal kuncinya adalah 1 Januari 2027 untuk mulai berlakunya kewenangan dan penyelenggaraan BMKS oleh OJK.
Sumber
- Siaran Pers: OJK Terbitkan Dua POJK Mengenai Bursa Mineral dan Komoditas Strategis — Otoritas Jasa Keuangan
- Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi Pada Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan — Otoritas Jasa Keuangan
- peraturan otoritas jasa keuangan — Badan Pemeriksa Keuangan
- Siaran Pers: OJK Jelaskan Pentingnya Peran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis serta Literasi Keuangan Digital, "OJK Mengajar" di Palembang dan Mataram — Otoritas Jasa Keuangan





Komentar