APBN: Dari Mana Uang Negara Berasal dan Ke Mana Dibelanjakan?
APBN mencatat pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara. Kenali sumber uangnya, tujuan belanjanya, serta arti defisit melalui angka resmi APBN 2025 dan 2026.
Daftar isi
Ketika mendengar pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial, Anda mungkin bertanya: uangnya berasal dari mana? Lalu, jika belanja negara lebih besar daripada pendapatannya, apa yang terjadi dengan selisihnya? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan membaca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau APBN, sebagai satu rangkaian: uang masuk, uang dibelanjakan, lalu selisihnya dibiayai.
Menurut kamus hukum Kementerian Keuangan, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Kata rencana perlu diperhatikan. Angka yang tercantum dalam APBN menunjukkan target atau alokasi untuk suatu tahun anggaran, bukan otomatis jumlah uang yang sudah diterima atau dibelanjakan.
Sumber Pendapatan APBN: Perpajakan, PNBP, dan Hibah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menjelaskan APBN melalui tiga komponen: penerimaan, belanja, dan pembiayaan. Untuk melihat uang yang masuk, mulai dari sisi pendapatan. Dalam Informasi APBN Tahun Anggaran 2025, komponen pendapatan yang dicantumkan ialah perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun, dan hibah sebesar Rp0,6 triliun.
Perpajakan merupakan pos terbesar di antara ketiga angka pendapatan APBN 2025 tersebut. PNBP, sesuai namanya, adalah penerimaan negara di luar perpajakan. Sementara itu, hibah tercatat sebagai komponen tersendiri. Memisahkan ketiganya membantu Anda melihat bahwa uang masuk ke APBN tidak hanya dicatat dalam satu pos, meskipun perpajakan mendominasi rincian ini.
Ada satu pembedaan lain yang berguna saat membaca berita anggaran: pendapatan berbeda dari pembiayaan. Ketika pemerintah menerbitkan surat berharga negara (SBN) sebagai bagian dari pembiayaan utang, dana yang diperoleh bukan berarti target pendapatan perpajakan bertambah. Pembiayaan dibaca sebagai bagian tersendiri dalam APBN, antara lain untuk menutup selisih ketika pendapatan lebih kecil daripada belanja, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan DJPb tentang cara kerja APBN.
Alokasi Belanja APBN: Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Sisi belanja menunjukkan bagaimana anggaran dialokasikan. Untuk APBN 2025, Kementerian Keuangan mencatat alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.
Jadi, ketika Anda membaca angka total belanja negara, jangan membayangkan semuanya berada dalam satu pos pengeluaran. APBN 2025 memisahkan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Pembedaan ini berguna untuk memahami cakupan angka yang sedang dibahas: apakah berita menyebut total belanja negara, salah satu bagian utamanya, atau alokasi untuk suatu bidang.
Contoh alokasi menurut bidang terlihat pada penjelasan Kementerian Keuangan mengenai APBN 2026, yang mencantumkan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 triliun. Angka perlindungan sosial itu tidak boleh dibandingkan seolah-olah merupakan keseluruhan belanja negara. Ia adalah alokasi untuk suatu bidang, sedangkan belanja negara mencakup cakupan yang lebih luas.
Beda Tahun Anggaran: Baca Angka APBN 2025 dan 2026 Sesuai Tahun
Dokumen APBN 2025 mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Untuk tahun anggaran berikutnya, Kementerian Keuangan menyebut belanja APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp3.842,7 triliun dan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.153,6 triliun. Penjelasan yang sama mencantumkan defisit APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun, atau 2,68% dari produk domestik bruto (PDB).
Angka-angka itu perlu dibaca bersama tahunnya. Belanja Rp3.621,3 triliun merujuk pada alokasi APBN 2025, sedangkan pendapatan, belanja, dan defisit dalam paragraf berikutnya merujuk pada APBN 2026. Mencampurkan pendapatan dari satu tahun dengan belanja dari tahun lain akan menghasilkan gambaran selisih anggaran yang keliru.
Defisit APBN: Apa Itu dan Bagaimana Selisihnya Dibiayai
Defisit berarti belanja yang direncanakan lebih besar daripada pendapatan yang direncanakan. Dalam postur APBN 2026 yang dijelaskan Kementerian Keuangan, selisih tersebut dinyatakan sebagai defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB. Penyebutan persentase terhadap PDB memberi cara lain untuk membaca besarnya defisit, selain melihat nominal rupiahnya.
Selisih itu membawa kita kembali ke komponen pembiayaan. Menurut DJPb, pembiayaan APBN mencakup pembiayaan utang, termasuk penerbitan SBN, serta sumber pembiayaan lain. Artinya, ketika pendapatan tidak menutup seluruh rencana belanja, pembicaraan tentang APBN belum selesai hanya dengan menyebut angka defisit. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana selisih tersebut dibiayai.
Defisit juga tidak berarti semua belanja negara dibiayai lewat utang. Pendapatan tetap menjadi sisi uang masuk dalam APBN; pembiayaan berkaitan dengan kebutuhan menutup selisihnya. Karena itu, menyamakan seluruh nilai belanja dengan jumlah utang akan mencampuradukkan tiga komponen APBN yang justru perlu dibaca terpisah.
Implikasi bagi Masyarakat: Cara Membaca Angka APBN
Saat menjumpai kabar bahwa suatu anggaran naik, periksa dulu angka itu merujuk pada apa: pendapatan, total belanja, bagian dari belanja, atau pembiayaan. Lihat juga tahun anggarannya dan apakah angka tersebut berupa target, alokasi, atau perkiraan. Cara membaca ini membantu Anda memahami berita tanpa menganggap setiap angka APBN sebagai uang yang sudah keluar.
APBN pada dasarnya memperlihatkan pilihan dalam rencana keuangan negara: berapa pendapatan yang dicantumkan, ke mana belanja dialokasikan, dan bagaimana selisihnya ditangani. Dengan membaca ketiga sisi itu bersama-sama, angka besar dalam berita anggaran menjadi lebih mudah ditempatkan pada konteksnya.
Sumber
- Bagaimana Sebenarnya APBN Bekerja – DJPb — Kementerian Keuangan
- Informasi APBN Tahun Anggaran 2025 — Kementerian Keuangan
- Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) — Kementerian Keuangan
- APBN 2026: Tujuan dan Arah Kebijakan – Media Keuangan — Kementerian Keuangan

Komentar