Langsung ke konten

Startup Explainer

Equity Crowdfunding: Memahami Urun Dana Usaha dan Aturan OJK

Equity crowdfunding membuka jalur penawaran saham melalui penyelenggara berizin OJK. Kenali perubahan aturan, batas historis bagi pemodal, dan hal yang perlu dibedakan dari pendanaan lewat pinjaman.

Pengusaha menunjukkan platform urun dana di ponsel sambil berdiskusi dengan calon investor di meja kerja
Pengusaha berdiskusi dengan calon investor melalui platform urun dana di ponsel.
Daftar isi

Ketika usaha membutuhkan modal, mencari pinjaman bukan satu-satunya pilihan. Ada pula cara menghimpun dana dengan menawarkan saham kepada pemodal melalui platform urun dana. Bagi pengusaha, perbedaannya mendasar: yang ditawarkan bukan janji untuk mengembalikan pinjaman, melainkan kepemilikan saham dalam usaha.

Jalur ini dikenal sebagai equity crowdfunding atau urun dana melalui penawaran saham. Namun, aturan OJK tentangnya berubah seiring waktu. Karena itu, batas yang pernah berlaku dalam kerangka awal perlu dibaca bersama perkembangan aturan setelahnya, bukan langsung dianggap sebagai ketentuan untuk setiap penawaran sekarang.

Perbedaan penawaran saham dan penawaran efek

Kerangka awalnya adalah POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi. Menurut penjelasan Kementerian Keuangan mengenai aturan tersebut, penawaran saham penerbit dilakukan melalui penyelenggara yang memperoleh izin OJK.

OJK kemudian menerbitkan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi. Cakupan istilah ini lebih luas daripada penawaran saham yang menjadi pokok aturan ECF awal. POJK Nomor 16/POJK.04/2021 selanjutnya mengubah ketentuan tahun 2020, antara lain terkait pendaftaran penyelenggara sistem elektronik dan persyaratan perluasan kegiatan usaha penyelenggara, sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers OJK tertanggal 1 September 2021.

Bagi pengusaha, pembedaan ini berguna sejak awal membaca sebuah penawaran. Jika yang ditawarkan adalah saham, pembahasannya menyangkut kepemilikan. Sementara itu, istilah layanan urun dana dalam aturan yang lebih baru merujuk pada penawaran efek, sehingga tidak tepat menganggap setiap pembahasan tentang layanan tersebut otomatis membahas saham saja.

Peran penyelenggara ECF dan kewajiban berizin OJK

Penyelenggara bukan sekadar tempat memasang informasi usaha. Dalam kerangka ECF, kajian OJK tahun 2019 menyebut kewajiban memiliki izin usaha dari OJK dan terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian terkait. Kajian itu juga menyatakan bahwa pihak yang belum memiliki izin tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai penyelenggara ECF.

Perubahan aturan tahun 2021 memperjelas konsekuensi terkait pendaftaran elektronik tersebut. Berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2021, penyelenggara dilarang melayani penawaran efek sebelum menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik kepada OJK. Aturan itu memuat pengecualian tertentu bagi penyelenggara yang merupakan perluasan kegiatan usaha dari ECF.

Artinya, izin OJK dan ketentuan mengenai sistem elektronik merupakan bagian dari kerangka pengawasan penyelenggara, bukan sekadar keterangan pelengkap di halaman platform. Meski demikian, keberadaan penyelenggara berizin tidak sama dengan jaminan bahwa suatu usaha akan berhasil. Bagi calon penerbit maupun pemodal, status penyelenggara dan prospek usaha adalah dua hal yang berbeda untuk dinilai.

Memahami batas dana penerbit dan batas investasi pemodal

Dalam penjelasan Kementerian Keuangan atas kerangka POJK Nomor 37/POJK.04/2018, penawaran saham oleh setiap penerbit berlangsung paling lama 12 bulan, dengan total dana yang dihimpun paling banyak Rp10 miliar. Angka ini berkaitan dengan kerangka penawaran saham pada aturan awal tersebut. Karena OJK kemudian mengatur penawaran efek melalui POJK Nomor 57/POJK.04/2020 dan mengubahnya lewat POJK Nomor 16/POJK.04/2021, angka dari penjelasan aturan awal itu tidak boleh langsung diperlakukan sebagai ringkasan lengkap ketentuan untuk semua penawaran dalam kerangka yang lebih baru.

Penjelasan atas aturan awal yang sama juga memuat batas investasi berdasarkan penghasilan pemodal. Bagi pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500 juta per tahun, batasnya 5% dari pendapatan per tahun. Bagi yang berpenghasilan lebih dari Rp500 juta per tahun, batasnya 10% dari pendapatan per tahun. Penjelasan tersebut menyebut pengecualian bagi badan hukum dan pemodal berpengalaman.

Angka-angka itu menunjukkan cara kerangka ECF awal membatasi besarnya investasi menurut kategori pemodal. Batas investasi juga berbeda dari batas dana yang boleh dihimpun penerbit: yang satu melihat posisi pemodal, sedangkan yang lain melihat penawaran usaha. Saat membaca informasi sebuah penawaran, pisahkan kedua pertanyaan itu agar batas pada sisi penerbit tidak tertukar dengan batas pada sisi investor.

Konsekuensi bagi pengusaha dan pemodal

Bagi pengusaha, menawarkan saham berarti membuka kesempatan bagi pihak lain untuk menjadi pemilik saham, bukan mengambil dana yang sejak awal diposisikan sebagai pinjaman. Itu sebabnya membandingkan urun dana saham dengan jalur pinjaman hanya dari besarnya dana yang ingin dihimpun dapat melewatkan perbedaan pokok: hubungan usaha dengan pemberi dananya tidak sama.

Bagi pemodal, batas investasi dalam kerangka awal memperlihatkan bahwa akses ke penawaran tidak berarti setiap orang dapat menempatkan dana tanpa batas. Di sisi lain, aturan mengenai izin penyelenggara membantu membedakan platform yang telah memperoleh izin dari pihak yang belum boleh menjalankan usaha sebagai penyelenggara ECF. Keduanya adalah pertanyaan terpisah: siapa yang memfasilitasi penawaran, dan bagaimana ketentuan bagi orang yang berinvestasi.

Daftar platform pun perlu dibaca menurut tanggalnya. Publikasi OJK per 30 November 2019 mencatat 2 penyelenggara ECF berizin, sedangkan daftar per 31 Desember 2019 mencatat 3 penyelenggara. Perbedaan itu menunjukkan perubahan antara dua tanggal pencatatan, bukan jumlah platform berizin pada 2026.

Intinya, urun dana saham dapat dipahami sebagai jalur menawarkan kepemilikan usaha melalui penyelenggara yang diatur OJK. Untuk membacanya dengan cermat, bedakan ketentuan ECF awal dari aturan penawaran efek yang terbit sesudahnya, lalu perhatikan tanggal setiap batas atau daftar izin yang dikutip. Dengan begitu, pembicaraan tentang peluang pendanaan tidak tercampur dengan anggapan bahwa angka historis masih berlaku untuk semua penawaran.

Sumber

Komentar

Tulis komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *